Rabu, 05 Desember 2012

Tolak Pemungutan Suara PBB, Israel Tahan Pajak Palestina


 Tolak Pemungutan Suara PBB, Israel Tahan Pajak Palestina

Palestina dan Israel adalah dua negara yang saling berebut wila­yah di Timur Tengah. Selama dua dekade, keduanya terus berne­gosiasi untuk membentuk sebuah perdamaian, selama itu pula kegagalanlah yang dihasilkan.
Konflik Palestina-Israel ber­langsung sejak lama, tepatnya sejak 1948 saat gerakan zionis Israel mulai menguasai Palestina. 
Presiden Mahmoud Abbas telah mengajukan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pengambilan keputusan PBB ini memerlukan waktu yang cukup lama.Entahlah kapan harapan bangsa palestina untuk mendapatkan keanggotaan itu dapat terwujud. Bia­salah pro-kontra muncul karena berge­sekan dengan kepentingan Israel.
Kamis, 29 November 2012 dewan PBB melakukan pemungutan suara untuk status negara palestina. Sungguh diluar dugaan, sebagian besar negara menyetujui keanggotaan palestina, hanya 9 negara yang menolak serta 41 negara yang menyatakan abstain. Hal ini tentu saja membuat euforia bagi warga palestina yang berharap atas perubahan nasib mereka.
Tentu saja keputusan ini membuat Israel merasa tidak puas. Seperti dilansir VOA pada 3 Desember 2012 lalu, Israel akan melakukan aksi balasan dengan menahan 120 juta dolar pendapatan pajak Palestina.Bahkan kabinet Israel juga menyetujui rencana untuk membangun 3000 rumah baru bagi warga Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Rencana pembangunan tersebut mengundang kecaman keras dari Amerika, Uni Eropa, dan Palestina yang mengatakan pemukiman itu sebagai hambatan bagi perdamaian.
PBB merupakan lembaga terhormat yang menaungi negara - negara di dunia. Namun sepertinya hal itu tidak menyurutkan langkah Israel untuk tetap menduduki wilayah Palestina. Bahkan pemugutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota PBB tak diindahkan.
Untuk mengantisipasi hal ini, PBB harusnya mengambil tindakan nyata. Bukankah saat ini Palestina telah menjadi daftar keanggotaan? Dalam hal ini Palestina dapat megajukan perlindungan pada PBB. Ini bukan masalah keagamaan, tapi ini adalah masalah kemanusiaan.






















































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar